Dasar Penyelenggaraan Gerakan Pramuka

Satyaku Kudharmakan Dharmaku Ku Baktikan, salam Pramuka

Dasar Kegiatan Pramuka. Dasar Penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai Landasan Hukum diatur berdasarkan:

1.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka

2.       Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka

3.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1961 Tentang Penganugerahan Pandji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Pradja Muda karana

4.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

5.      Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Landasan Hukum Gerakan Pramuka merupakan landasan gerak setiap aktifitas dalam menjalankan tatalaksana organisasi dan manajemen Gerakan Pramuka diantaranya dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

1.      Faktor – faktor penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Kepres RI No. 24 Tahun 2009 dan SK Kwarnas 203 Tahun 2009) ialah :

a.      Jiwa ksatria yang patriotik dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual, dan beradab.

b.      Kesadaran bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c.       Upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda dalam mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan :

·         Negara Kesatuan Republik Indonesia

·         Ideologi Pancasila

·         Kehidupan rakyat yang rukun dan damai

·         Lingkungan hidup di bumi nusantara

2.      Fungsi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, sebagai :

a.      Landasan hukum dalam pengambilan kebijakan GerakanPramuka.

b.      Pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan.

Share this post